Penandatanganan Pakta Integritas Pengadilan Agama Tenggarong Tahun 2025
Tenggarong | www.pa-tenggarong.go.id
Tenggarong, [15 Januari 2025] – Pengadilan Agama Tenggarong melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas pada hari ini untuk Pegawai Pemerintah Non Pemerintah dan Tenaga Honorer, yang dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai di pengadilan tersebut. Acara ini bertujuan untuk menegaskan komitmen pengadilan dalam menjaga independensi, profesionalisme, serta transparansi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebelumnya, pada hari pertama masuk kerja di tahun 2025 juga telah dilaksanakan penandatangan pakta integritas oleh Pimpinan, Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Tenggarong.
Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dirangkai pula dengan agenda rutin brifing pagi (bripa). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip integritas tinggi. Pakta ini memuat janji-janji yang akan dipegang teguh oleh setiap individu di lingkungan pengadilan, termasuk kewajiban untuk bertindak jujur, objektif, dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, dalam sambutannya, menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja dan nilai kekeluargaan antara individu di Pengadilan Agama Tenggarong tanpa memandang status jabatan. Hal ini tentunya akan berdampak pada penguatan etos kerja tim sehingga menjadi bekal untuk menjaga kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan yang adil dan transparan. Ia berharap dengan penandatanganan ini, seluruh aparatur di Pengadilan Agama Tenggarong dapat terus berintegritas dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Dengan penandatanganan ini, Pengadilan Agama Tengarong berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari proses hukum yang objektif dan transparan. Para hakim dan pegawau diharapkan dapat menjadi teladan dalam membangun sistem peradilan yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan zaman.
Pakta Integritas ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem reformasi birokrasi di sektor peradilan, untuk menciptakan lembaga yang berwibawa dan dipercaya masyarakat.(Uns)
